BWI Bersama Kemenag Banyumas Gelar Sosialisasi Pembinaan Nadzir Wakaf

Oleh Yudi
SHARE

Purwokerto : Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono didampingi oleh Kepala kantor Kemenag Banyumas Drs. H. Akhsin Aedi, M.Ag . Asisten Bidang Kesra Ir. Didi Rudianto, Kabag Kesra Suwondo membuka acara sosialisasi penguatan lembaga  Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan pembinaan nadzir wakaf bertempat di D Garden Resto. ( Rabu,14/09)

Kegiatan yang digelar oleh BWI kabupaten Banyumas bekerjasama dengan kantor Kemenag Banyumas dihadiri oleh 50 peserta dari Nadzir NU,Nadzir Muhammadiyah, kepala KUA, BPN, dan penyauluh agama Islam.

Dalam sambutannya wakil Bupati Banyumas menyampaikan bahwa wakaf memiliki peran dan kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

“ Dalam aministrasi kenegaraan diatur bahwa tanah yang diwakafkan harus disertifikasi, meskipun dalam agama islam pemberian tanah wakaf cukup diikrarkan dan disaksikan oleh beberapa pihak.” tutur Sadewo

“ Akan tetapi tujuan dari penyertifikatan tanah wakaf adalah untuk menghindari terjadinya klaim pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diwakafkan.” tuturnya lebih lanjut

Salah satu tugas penting dari BWI kabupaten adalah membina para Nadzir atau pengelola wakaf di setiap kecamatan, berupaya untuk menggerakan dan mengembangkan potensi wakaf agar lebih produktif untuk kesejahteraan umat.

Ditempat yang sama kepala kantor Kemenag Banyumas Akhsin Aedi menyatakan bahwa wakaf harus dioptimalkan , karena adanya perkembangan yang terjadi sekarang wakaf tidak hanya berujud tanah dan bangunan seperti masjid, sekolah, pondok pesantren, makam dan rumas sakit akan tetapi bisa dalam bentuk tunai yang bisa digunakan untuk secara produktif dan profesional.

“ Salah satu peran pemerintah terkait wakaf adalah sebagai motifator, dalam hal ini kantor Kemenag Banyumas sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah mempunyai tugas melaksanakan program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun  melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.” jelasnya

“ Sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf , persyaratan pendaftaran tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah surat permohonan, peta bidang tanah/ surat ukur, bukti kepemilikan tanah yang sah, akta ikrar wakaf, surat pengesahan nadzir yang bersangkutan dari instansi yang menyelenggarakan, dan surat pernyataan dari nadzir/kepala desa bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa.” jelas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Supa’at, S.H, M.H. (yudi)